SEKILAS TEANTANG BERDIRI NYA PPDI

Eforia kebangkitan desa tumbuh pada tahun 2004, tokoh sentral dan penggagas organisasi elemen desa:

PRAJA mengusung aspirasi UU Pembangunan Desa, selama 5 tahun bergerak ternyata aspirasinya tumbang karena tidak ada keseriusan Pemerintah Pusat. Tokoh sentral SUDIR SANTOSO, TOTOK HARDONO, SURYOKOCO, DLL.
Sekalipun gagal tidak surut untuk melakukan perjuangan, PRAJA berubah menjadi PARADE NUSANTARA atau PARNUS, pergerakan makin tajam untuk melahirkan UU versi Desa. Bahkan dalam perjalanan untuk mengawal UU versi Desa pernah unjuk gigi dengan memprogram PARNUS melebur menjadi Partai. Tendensi ini untuk menggertak Pemerintah agar serius menangani regulasi UU Desa.

Patut dicatat dalam sejarah kebangkitan desa bahwa PRAJA di bawah pimpinan SUDIR SANTOSO telah mengukir sejarah baru terhadap kehidupan aparatur desa, hal ini terungkap ketika embrio PPDI yang dulu bernama PPD Kab Tegal yg di ikuti 2 (dua) Kecamatan, yaitu Pangkah dan Bojong. Tepatnya pada bulan Februari 2006 delegasi PPD menghadap Pak Ma,rup Mendagri asli Tegal yang bertempat tinggal tidak jauh dari tempat tinggal saya. Delegasi bisa ketemu Pak Menteri melalui Bapak Bahrudin Nasori sekalipun domisili Pak Menteri tetangga desa saya.

PPD hanya memiliki anggota 162 dan mendelegasikan pengurus 18 orang, ketika itu meminta diperhatikan nasibnya agar ada penghasilan tambahan. Ternyata dari jawaban Pak Menteri cukup memuaskan ” Insya Allah dik…..saya perjuangkan… Jangan hawatir yang penting layani masyarakat dengan baik….itu yang namanya SUDIR juga lagi mendesak terus….!!”

Tidak lama selang beberapa bulan ternyata betul bahwa Bapak SUDIR telah mengantongi SE Nomor : 140/sj/2006 tentang Tunjangan Kades dan Perangkat Desa, Sebuah prestasi yang luar biasa terhadap penghasilan tambahan Aparatur Pemdes.

FKPD di pelopori oleh Sekdes dari Tegal yang bernama DIMYATI. Berawal memiliki agenda perjuangan yang sama, yaitu mengusung UU versi Desa. Pembentukan organisasi belum genap satu tahun elit pendiri FKPD mengadakan pertemuan terbatas yang di undang hanya Sekdes. FKPD ditinggal dan mendirikan FORSEKDESI, hal ini karena Sekdes merasa terancam atas klausal dalam UU NOMOR 32, SEKDES DI ISI PNS. Di bawah bimbingan BAHRUDIN NASORI Sekdes berjuang melahirkan PP nomor 45, sukses Sekdes diangkat PNS.

Setelah buntu kemelut FKPD di tinggal lari maka saran dari Camat Pangkah bapak Ratisno dibuat PPD di Pendopo Kecamatan Pangkah pada bulan 11 tahun 2005. Pendiri PPD adalah semua Perangkat Desa (Prades) Kecamatan Pangkah. PPD berkembang hingga berdiri di Kabupaten Tegal.

Tahun 2006 berdiri PPDI atas prakarsa PPD dan FKPD Pekalongan, kesepakatan ini dibangun oleh saya UBAEDI ROSYIDI selaku Ketua PPD TEGAL dan NANANG BUDI SH MHum Ketua FKPD PEKALONGAN. Dasar perjuangan adalah mengusung UU versi Desa dan salah satunya PNS harga mati. Tahun 2007 gebrakan ini gencar dilakukan oleh PPDI namun Kandas pada tahun 2009 karena UU versi Desa tidak direspon oleh Pemerintah.

Pada tahun 2009 hingga sekarang PPDI tumbuh subur di bawah seorang pembina Bahrudin Nasori, Suryokoco, Maskur, Taufik Kurniawan, Ruhut Sitompul, Sadar Subagyo, Anas Urbaningrum, Fatchudin dan Sumaryoto selama proses perjuangan. Pak Bahrudin Nasori dan Suryokoco selama beberapa tahun, beliau berdua sangat membantu organisasi PPDI. PPDI berkembang melalui pendanaan anggota dan pengurus PPDI PUSAT, sedangkan dari luar disaat melakukan kegiatan terkadang mendapat bantuan oprasional dari Pak Bahrudin Nasori dan Pak Fatchudin.

Selama kurun waktu 2006 sampai tahun 2009, PPDI gagal mengusung UU versi Desa, sama halnya PARNUS. Namun di tahun awal 2009 PPDI melakukan demo di Kantor Menpan yg dihadiri oleh Pak Mardiyanto, Sekjen Menpan, dan Menkeu. PPDI berhasil menggondol SE Nomor : 90/sj/2009 tentang Penegasan Ketetapan Penghasilan Aparatur Desa atas penyempurnaan SE yang diperoleh dari perjuangan Bapak SUDIR SANTOSO yaitu revisi SE Nomor : 140/sj/2006 yang hingga detik ini telah dirasakan oleh Aparatur Desa di seluruh Indonesia.

Selama kurun waktu dari tahun 2006 hingga tahun 2010 hubungan PPDI dan PARNUS tidak harmonis karena ada perbedaan pendapat tentang klausal Prades PNS. Namun pada tahun 2010 setelah sama-sama gagal mengusung UU versi Desa, akhir tahun 2010 hubungan saya UBAEDI ROSYIDI selaku Ketum PPDI danPpak SUDIR SANTOSO di mediasi oleh Pak Maskur, Pak Ganjar Pranowo, Pak Hatta Rajasa, Pak Taufik Kurniawan, dan Pak Prof Suhardi. Setelah hubungan semakin harmonis kemudian Pak SUDIR selaku Ketua PARNUS MEMAHAMI perjuangan yang dilakukan oleh PPDI yaitu klausal Prades PNS. Hal ini bukan basa basi tapi dilakukan perjuangan bersama untuk menghargai pendapat organisasi masing-masing. APBN 10%, jabatan Kades 10 tahun, dan Prades PNS adalah usulan bersama. Hal ini membuat semangat juang Pak Bahrudin Nasori,Ppak Priyo Budi Santoso, Pak Marjuki Alie, dan Pak Taufik Kurniawan semakin giat dibalik perjuangan PPDI.

Untuk menyatukan persepsi, kemudian SURYOKOCO dijadikan Ketua aliansi yang bernama ADI (Aliansi Desa Indonesia) yang dapat menyatukan elemen desa antara lain : RPDN, PARNUS, PPDI, AKD, dan APDESI.

ADI membuat DIM sandingan secara bersama atas ide dari SUDIR SANTOSO. Muatan DIM tidak boleh dipisah-pisahkan dan menjadi satu kesatuan aspirasi bersama:
1.  DanaAPBN 10%
2.  Prades PNS
3.  Jab Kades 10 Tahun
4.  Jaminan Kesehatan
5.  Purna Tugas
6.  BUMDes
7.  Santunan Kematian.

Aspirasi ini secara bersama diajukan ke pihak Pemerintah dan berkali-kali menemui Ketua Parpol dan hanya satu Parpol yang tidak tembus kita temui. Hasil pertemuan dilaporkan ke Pak Priyo dan Pak Bahrudin Nasori, serta pak Marjuki Alie.
Namun begitu berat klausal masa jabatan Kades 10 tahun dan Prades PNS karena dari hasil interdep dan harmonisasi pihak Depdagri, Depkeu, Menpan, dan DPR yang terkait tidak menyetujui. Hanya ada satu DPR yang getol dalam Pansus. Bahkan ada indikasi UU DESA hampir tak berdaya.

Posisi persatuan dan kesatuan ADI semakin giat melakukan penekanan-penekanan, namun di tengah jalan dihancurkan dari dalam. PPDI pada ujung disyahkan UU Desa terjadi beberapa pengurus yang tidak aktif membuat asosiasi baru, sedangkan PARNUS juga terjadi kemelut yang melahirkan asosiasi baru.

Untung jiwa yang masih semangat Pak SUDIR S, SURYOKOCO, RIPIN, SELAMET, ISMAIL, SUTARNO, DAN segenap Pengurus PPDI yang aktif tetap melakukan penekanan terhadap lahirnya UU DESA. ADI sepakat untuk melakukan demo keras dan mengakibatkan 23 anggota ADI di tahan di Polda Metrojaya atas pengrusakan fasilitas umum.

Dari rentetan peristiwa di atas dapat disimpulkan bahwa perjuangan melahirkan UU DESA bukan tidak dikawal tetapi sudah dilakukan dengan cara di luar etika Abdi Desa. Ini sejarah yang patut di ketahui oleh seluruh Aparatur Desa dan masyarakat desa. Semoga dalam pengawalan PP (Peraturan Pemerintah) dari UU Desa tidak ada lagi sesama Abdi Desa dibenturkan oleh oknum yang tidak menghendaki nilai kesatuan dan persatuan.

Sekalipun proses pengesahan oleh DPR, tapi dibalik semua itu ada KEKUATAN DESA yang menghendaki adanya UU DESA. Tanpa semua itu niscaya UU desa tidak pernah ada di Bumi Pertiwi.

Hingga sampai saat ini eksitensi PPDI diakui oleh Kemendagri yang telah beberapa kali dilaksanakan rakor.

red : DS ganteng