Karawang, babak baru di mulai paska penetapan eksekusi di terbitkan oleh Pengadilan TUN bandung dengan nomor Perkara 60/Pen.eks/2019/PTUN.BDG tertanggal 23 Desember 2020, dan salinan resmi sesuai dengan aslinya sudah di tanda tangani Panitera PTUN bandung tanggal 22 Januari 2021, dan kini sudah disampaikan kepada pihak Penggugat Sekdes Aan Karyanto tanggal 22 januari 2021, terdiktum dalam kutipan surat penetapan eksekusi PTUN bandung, ” Menetapkan :
I. Memerintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 60/G/2019/PTUN.BDG tanggal 10 oktober 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 336/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 5.Pebruari 2020.
Perkara yang menyita waktu sangat lama komplik Pemdes Desa Sabajaya bak ada ujungnya, Dan Pihak Pememerintah Kabupaten Karawang pun seolah Tutup mata di biarkan bak bola liar, dari mulai Sekretaris di berhentikan sepihak oleh Kepala Desa kemudian Sekdes Menggugat ke PTUN Bandung Kemudian Kepala Desa Kalah.

Setelah di konfirmasi saudara Aan Karyanto pihak penggugat melalui by Telepon, Aan Karyanto mengatakan.’
Betul kang Surat penetapan eksekusi sudah saya terima tanggal 22 januari 2021, melalui Pos, bahkan pihak Pemerintah Kabupaten Karawang pun sudah menerima penetapan eksekusinya.

Harapan saya sebagai warga Indonesia yang taat hukum, baik Pihak-Pihak terkait khususnya Pa Kades Sabajaya untuk menerima hasil putusan PTUN tersebut, Tentunya sangat jelas atas penetapan eksekusi PTUN bandung sudah memerintahkan kepada tergugat dalam hal ini Kepala Desa Sabajaya untuk melaksanakan putusan tersebut. ucap Aan Karyanto yang juga Sekretaris PPDI Karawang.

“Aan Karyanto yang juga Mantan Ketua Pemuda PK KNPI Kecamatan Tirtajaya menerangkan “Selain terbitnya penetapan eksekusi dari Pengadilan TUN bandung, perkara saya juga mendapatkan perhatian khusus dari Mendagri dan Dirtjen Kemendagri serta Gubernur Jawa barat. Ini jelas dan bukti aturan harus di tegak kan. Ucapnya terkesan semangat.”

Tanggapan dari Peng Prov PPDI Jabar (Dian) di tempat lainnya melalui WA, “bahwa konflik ini masih belum terselesaikan, kami terus pantau dan mencari solusi agar Pemda Karawang memperhatikan kasus ini, Peran Bupati tidak tegas kepada seorang Kepala Desa dan cenderung ini ada ketidak tahuan bahwa ketika ptusan eksekusi itu harus dilaksanakan, karena dari putusan eksekusi itu harus mencabut kembali SK Kepala Desa yang dikeluarkan pada tahun 2019 itu dan seharusnya kepala desa tersebut wajib mengembaikan Aan Karyanto Sebagai Perangkat Desa dan juga sebagai Sekdes di Desa Sabajaya serta memberikan Hak Hak nya, jadi Kepala Desa Sabajaya harus dan Wajib mengembalikan Posisinya Sebagai Perangkat seperti Semula dengan jabatan sekdes karena Pak AAN Sudah memenangi di Pradilan.” Paparnya

Red: DS ganteng

Tinggalkan Balasan