Jakarta – Perjalanan PPDI dalam memperjuangkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) menemui babak baru, hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal PPDI setelah kunjungan ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (26/11/2020) kemarin.

Dalam kunjungan yang dilakukan sebelum terbang ke Palembang untuk pelantikan kepengurusan PPDI Propinsi Sumatera Selatan tersebut, Ketua Umum PPDI Mujito, dan Sarjoko mendapat informasi bahwa draft regulasi terkait NIPD telah selesai dibagian/biro hukum.

“ Seperti yang disampaikan oleh Bapak Satriya, Kasubid Perangkat Desa Ditjen Bina Pemdes, bahwa draft NIPD tersebut tinggal menunggu perintah dari Menteri Dalam Negeri untuk segera di diskusikan dengan PPDI dan stakeholder lain yang ada,” ujar Sarjoko melalui sambungan seluler.

“ Untuk itu Pengurus Pusat PPDI menginstruksikan kepada Ketua-Ketua baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten untuk bersiap jika sewaktu-waktu kami minta kehadirannya di Jakarta.”

Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, NIPD ini menjadi salah satu point perjuangan PPDI setelah berhasil mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan regulasi terkait pemberian penghasilan tetap melalui PP No 11 Tahun 2019.

NIPD menjadi bagian penting bagi perangkat desa untuk memberikan rasa nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai abdi masyarkat, mengingat masih banyaknya kejadian pemberhentian perangkat desa tanpa prosedur sesuai peraturan.

PPDI berharap dengan terdatanya perangkat desa secara nasional yang kemudian difasilitasi dengan pemberian nomor induk sebagaimana pegawai pemerintah yang lain, setidaknya dapat membuat tertib administrasi dibidang kepegawaian.

“ PP PPDI juga berharap kerjasama dari pengurus disemua tingkatan agar segera menyetorkan data perangkat desa yang kami minta sebelumnya, hal ini akan mempermudah pada proses kelanjutan dari NIPD ini sendiri,” tutup Sarjoko.

Sumber

DS ganteng


Tinggalkan Balasan