Bandung, Kamis, 19 November 2020, Pengprop PPDI Jabar tiba di bandung pukul 09.00 WIB di Jl. Soekarno Hatta No. 466 Tepat nya di DPMD Provinsi Jawa Barat untuk Menyampaikan surat permohonan Audensi Ke-DPMD Provinsi Jawa Barat.

Agenda 1

Pengprop PPDI Jabar disambutan baik oleh Bapak WAHYUDIN, S.Sos.,MM (Sekretaris DPMD Prov. Jabar) yang secara langsung menerima surat permohonan Audensi serta secara langsung mengajak kami ke ruangaan rapat untuk berdiskusi, dan kami mengangkat diskusi tertuju pada 4 point yang diajukan dalam permohonan audensi.

Adapun hasil daripada percakapan dengan beliau terkait kejelasan yang kita tuntut adalah sebagai berikut :

Pertama, Belum adanya tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Jawa Barat Nomor : 141/5778/SJ pada tanggal 19 Oktober 2020 perihal : Pembinaan dan Pengawasan Kepada Kepala Desa Sabajaya atas tidak dilaksanakannya Hasil Putusan PTUN Bandung dan PTTUN Jakarta.

Respon : Bapak WAHYUDIN, S.Sos.,MM (Sekretaris DPMD Prov. Jabar)
Pihak Pemprov sudah melayangkan surat kepada Pemkab Karawang 2 (dua) hari lalu menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Jawa Barat Nomor : 141/5778/SJ pada tanggal 19 Oktober 2020 perihal : Pembinaan dan Pengawasan Kepada Kepala Desa Sabajaya atas tidak dilaksanakannya Hasil Putusan PTUN Bandung dan PTTUN Jakarta. Untuk segera dapat diselesaikan dan mendorong Bupati Karawang segera memanggil Kepala Desa terkait, tentunya ada tim khusus untuk pengkajian kasus tersebut. Kami pihak pemprov/DPMD Provinsi Jawa Barat hanya dapat mendorong, medukung hasil putusan dan memerintahkan agar segera dapat diselesaikan. Adapun hasilnya itu dikembalikan kepada pemerintah kabupaten hasil daripada penyelesaian permasalah tersebut nanti. Jelas Sekdis DPMD Provinsi Jawa Barat.

Kedua, Peningkatan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

Respon : Bapak WAHYUDIN, S.Sos.,MM (Sekretaris DPMD Prov. Jabar)
Kaitan Bantuan keuangan Provinsi terkait Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dan permintaan PPDI untuk peningkatan Tambahan Penghasilan Kepala dan Perangkat Desa untuk anggaran tahun 2021 akan diupayakan dan saat ini masih dalam pembahasan dan penyusunan, Sekdis DPMD pun meyakinkan PPDI, akan ada peningkatan terkait apa yang diusulkan bahkan ada tambahan lain yaitu untuk BPD. Maka diharap untuk bersabar sampai pembahasan dan penyusunan Regulasi Bantuan keuangan Provinsi selesai. Sekdis DPMD pun menambahkan bahwa satu-satunya di Indonesia provinsi jawa barat lah yang dapat menganggarkan secara langsung untuk desa. Sehingga pemprov jabar menjadi tujuan kunjungan provinsi lain.

Ketiga, Mendorong surat edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Bupati/Walikota Nomor : 141/978/SJ Hal : Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Point 3. Sebagai langkah awal dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa adalah melaksanakan pendataan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilanjutkan dengan fasilitas program pemberian Nomor Induk Kepala Desa dan Nomor Induk Perangkat Desa.

Respon : Bapak WAHYUDIN, S.Sos.,MM (Sekretaris DPMD Prov. Jabar) Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) itu masih dibahas dan sangat setuju perangkat desa harus memiliki NIPD, sehingga perangkat desa tida Madesu (masa depan suram) guyon pak sekdis. NIPD merupakan kekuatan untuk Perangkat Desa baik secara status dan peningkatan kualitas Perangkat Desa yang akan tumbuh dengan sendirinya sikap professional dan tanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Perangkat Desa. Pemerintah provinsi hanya dapat mendorong/mengingatkan dan siap mendorong/mengingatkan tekait NIPD berdasarkan kewenangan dan kapasitas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan NIPD memang lagi dibahas.

Keempat, Permohonan Pembahasan Pembinaan/Penegasan terhadap Kepala Desa yang baru terpilih atau definitive untuk tidak mengeluarkan perangkat Desa dengan sepihak dengan tidak mengacu pada regulasi yang berlaku.

Respon : Bapak WAHYUDIN, S.Sos.,MM (Sekretaris DPMD Prov. Jabar) Persoalan pembinaan tersebut kewenangannya ada di Bupati/Pemerintah Kabupaten, adapun permintaan terhadap Pemprov adalah lagi-lagi kami hanya dapat mendorong dan mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan hal tersebut sesuai kewengan regulasi baik berupa aturan atau surat dari tingkat lebih tinggi. Pesan saya untuk Desa adalah sama-sama menumbuhkan sikap professional terhadap pekerjaan agar tidak terjadi gesekan-gesekan yang tidak diinginkan. Dan dibiasakan hal-hal pekerjaan apapun di Desa diproses secara musyawarah, karna kewenangan dan kebijakan Kepala Desa harus berdasar pada musyawarah.

Berikut adalah secara simpul yang didiskusikan dari kami Pihak PPDI yang
ditugaskan dengan Bapak WAHYUDIN, S.Sos.,MM selaku Sekretaris DPMD Prov. Jabar. Adapun saling Tanya jawab hal lainnya secara terperinci kami diskusikan yang pada intinya adalah 4 point diatas sebagaimana tuntutan dan kejelasan yang saat ini diperlukan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Daerah PPDI Provinsi Jawa Barat.

Kami pun selaku yang ditugaskan Oleh Pimpinan Ketum PPDI Jabar (Rofik Himayana) menerahkan Surat Permohonan Audensi menegaskan kepada Bapak WAHYUDIN, S.Sos.,MM selaku Sekretaris DPMD Prov. Jabar. Untuk merespon kembali surat permohonan Audensi untuk dilaksanakan sebelum tanggal 10 Desember 2020 tentunya dengan kejelasan dan lebih jelas terkait yang PPDI inginkan. Dan Bapak WAHYUDIN, S.Sos.,MM selaku Sekretaris DPMD Prov. Jabar pun menyampaikan pertemuan ini tidak hanya sekedar hari ini saja, dengan senang hati untuk selalu berdiskusi dengan PPDI. Dengan harapan PPDI tetap solid.

Demikian agenda ke 1 kami proses s.d selesai dengan durasi diskusi selama 2,5 jam. Segala keterbatasan dan kekurangan tentu adanya. Mohon maklum dan tetap saling mengingatkan dan saling mendukung satu sama lain.

Sesudah dari DPMD Provinsi Jawa Barat Pengprop PPDI Jabar Langsung Bertolak Ke Gedung Sate Sesuai dengan agenda ke 2 Mengantarkan surat permohonan Audensi ke Kantor Pemrov Jabar atau Gubernur Jabar Pada Jam 13.00 WIB Surat kami sampaikan secara langsung kepada Asisten Pribadi Pak Gubernur Jabar Bapak Ridwan Kamil dan diterima dengan baik surat permohonan audensi PPDI oleh beliau.
Adapun balasan surat permohonan, kami tegaskan dalam surat maupun secara lisan sebelum tanggal 10 Desember 2020 dapat terlaksana.

Red : DS ganteng

Tinggalkan Balasan