PPDI-SUMEDANG, Sabtu, 14/11/2020 Bertempat di Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yang di hadiri Oleh Para Pengurus Provinsi Jawa Barat sekaligus Bersilaturahmi dan Menghadiri Pertemuan Para Pengurus dan Anggota PPDI Kabupaten Sumedang yang di hadiri oleh 30 pengurus PPDI Sumedang.

Dalam Pertemuan tersebut Ketua PPDI Kabupaten Sumedang mengucapkan Selamat Datang kepada Pengurus Provinsi Jawa Barat yang hari ini hadir untuk bersilaturahmi Kepada PPDI Kabupaten Sumedang “hal ini PPDI kabupaten Sumedang Mempunyai Rencana Program di Bidang Peningkatan Kapasitas, Kualitas, dan kuantitas Perangkat Desa Di Kabupaten Sumedang yang bersinergi dengan Program Kabupaten Sumedang yaitu Sakip Desa, yang saat ini Desa dituntut untuk Berdisiplin Sejak dini semoga saja hal ini dapat di dukung pula oleh pemangku kebijakan di desa nya masing masing” ungkap Utep RuspendiSelaku Ketua PPDI Sumedang.

Pengurus PPDI Provinsi Jawa Barat Memberikan Pemahaman bahwa PPDI di kabupaten Sumedang yang belum 1 tahun di bentuk Sangat Luar biasa pergerakan nya dalam membangunan Visi Misi PPDI yang mensinergikan dengan Program yang direncanakan oleh PPDI Kabupaten Sumedang.

Adapun program Rencana yang akan dilakukan oleh PPDI Provinsi Jawa Barat di bidang Usaha ekonomi Produktif dan NIPD yang insya alloh akan beraudensi sekaligus Bersilaturahmi dengan Pemprov Jabar dalam waktu dekat ini, semoga ada Balasan secepatnya surat yang kami kirimkan kepada Pemprov, Ujar Dani dari salahsatu Pengprop Jabar.

“Serta kami akan melakukan pembenahan di kepengurusan untuk membangun khirarki atau pun komunikasinya kearah lebih baik demi Kemajuan PPDI Provinsi Jawa Barat yang akan di rasakan oleh PPDI Tingkat Kabupaten” ungkap Dewa salah satu Pengprop PPDI Jabar

“Semoga semua sektor yang bekepentingan ke desa dapat bersinergi dengan perangkat desa begitu pula perangkat desa bisa menyesuaikan dengan tuntutan kinerja yang selama ini semakin banyak semoga semua nya bisa menjalani tupoksi nya masing, begitu pula dengan kesejahteraan perangkat desa pemda pun harus memperhatikan nya, karena status perangkat desa belum jelas dan di pastikan belum aman ini berkaca pada beberapa daerah di jawabarat yang marak pemecatan perangkat desa secara sepihak, ketua PPDI sumedang juga meng apresiasi Pengprov PPDI berencana akan segera melegalkan LKBH sebagai sarana advokasi hukum PPDI di tingkat kabupaten, dengan harapan jangan sampai terjadi lagi permasalah seperti karawang dimana sengketa hukum antara kades da perangkat desa yang di menangkan oleh perangkat desa di PTUN sampai sampai memdagri menyurati gubernur jabar untuk menyelasaikan perkara tsb” ungkap Ketua PPDI Kabupaten Sumedang.

Semoga di sumedang tidak terjadi hal hal tersebut paska Pilkada serentak 2020.

Untuk itu semua pihak perlu bersinergi dalam pencegahan yang sifat merugikan salah satu pihak.

*Red: DS-ganteng

Tinggalkan Balasan

This Post Has 2 Comments

  1. Dian Muhammad darda

    Untuk penulisan redaksi kita bisa kerja sama dengan AJI(aliansi jurnalis independen) insa alloh siap mempasilitasi

    1. admin

      Terima kasih atas bantuan nya aa